Dasar Hukum

Dasar Hukum dan Regulasi

Setiap langkah operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan di bawah regulasi. Berikut rangkaian dasar hukum yang menjadi pedoman tata kelola kami.

Daftar regulasi

Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

TentangSatuan tugas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di lingkungan Kementerian Koperasi.

Keputusan Menteri Lihat Regulasi

Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

TentangKeputusan bersama kementerian dan lembaga terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Keputusan Menteri Lihat Regulasi

Dasar Hukum

Daftar regulasi dirujuk dari JDIH resmi (peraturan.bpk.go.id) dan laman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (simkopdes.go.id).

Kunjungi simkopdes.go.id →

Dasar Hukum dan Regulasi

Daftar regulasi

Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Dasar Hukum

Kunjungan situs & survey kepuasan

Bagaimana pendapat Anda tentang situs & layanan koperasi ini?