Dasar hukum dan rujukan
Dasar hukum penyelenggaraan koperasi
Koperasi Kelurahan Merah Putih Latsari dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku. Daftar berikut menjadi rujukan pengurus dalam mengambil keputusan.
Dasar hukum dan rujukan
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Ketentuan Kementerian Koperasi mengenai pembentukan dan pembinaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kelurahan Merah Putih Latsari.
- Keputusan rapat anggota sebagai dasar tertinggi pengelolaan koperasi.
Dasar Hukum dan Regulasi
40 regulasi · 10 kategoriUndang-Undang 2
- UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Dasar hukum utama perkoperasian di Indonesia: landasan, asas, dan prinsip koperasi.
- UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Arah pembangunan nasional jangka panjang yang menjadi payung program pembangunan, termasuk penguatan ekonomi desa dan kelurahan.
Peraturan Pemerintah 2
- PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ketentuan pelaksanaan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Ketentuan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha milik desa.
Peraturan Presiden 1
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025–2029 Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.
Keputusan Presiden 1
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Satuan tugas percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Instruksi Presiden 4
- Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Dasar pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai program strategis nasional.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026–2029 Pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah tahun 2026–2029.
- Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026–2029 Pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2026–2029.
Peraturan Menteri 17
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pedoman pengembangan unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tata cara penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir bagi KDKMP.
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Ketentuan penyaluran dana bergulir kepada koperasi percontohan (mock up) KDKMP.
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Susunan organisasi dan tata kerja lembaga yang mengelola dana bergulir koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025–2029 Rencana strategis pembinaan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data Koperasi Pedoman penyelenggaraan satu data koperasi bagi kementerian, pemerintah daerah, dan koperasi.
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih Mekanisme persetujuan kepala desa/kelurahan dalam rangka pembiayaan KDKMP.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Petunjuk pelaksanaan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025.
- Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026.
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi Pengesahan badan hukum koperasi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/wali Kota Dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih Dukungan bupati/wali kota dalam pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2026.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024 Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Pada Tahun Anggaran 2025 Untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank Yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2025 untuk pemberian dukungan kepada bank penyalur pinjaman KDKMP.
Keputusan Menteri 2
- Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Satuan tugas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di lingkungan Kementerian Koperasi.
- Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Keputusan bersama kementerian dan lembaga terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Surat Edaran Menteri 5
- Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah dan/atau Bangunan Pendataan aset tanah dan/atau bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Surat Edaran Menteri Koperasi No 1 Tahun 2025 Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Tata cara pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bagi pemerintah daerah.
- Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih Petunjuk teknis percepatan pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Surat Edaran Nomor 100.3.1.3/8944/SJ tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.
Surat 4
- Surat Menteri Keuangan No S-9 Tahun 2025 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025 Penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2025.
- Surat Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Pedesaan Nomor B-143 tentang Pengunaan Dana Desa untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Penggunaan Dana Desa untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Surat Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Percepatan Pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus dan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Percepatan pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan khusus dan pendirian KDKMP.
- Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Kodefikasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kodefikasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Lain-lain 2
- Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Petunjuk pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koperasi dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nota kesepahaman kerja sama Kementerian Koperasi dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.